Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Mengenai Pembangunan Desa dalam Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Desa Rindu Hati)

Aprilia, Zahra and Syah, Mabrur and Hakim, Anwar (2026) Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Mengenai Pembangunan Desa dalam Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Desa Rindu Hati). Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
skripsi fiks zahra (Repaired).pdf
Download (12MB)

Abstract

Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Mengenai Pembanguan Desa Dalam Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Desa Rindu Hati)”, Skripsi, Program Studi Hokum Tata Negara Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dengan kondisi nyata di Desa Rindu Hati. Pasal 78 mengamanatkan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan melalui tiga tahapan wajib yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, ditemukan pembangunan yang terbengkalai serta kasus korupsi dana desa yang melibatkan mantan kepala desa, bendahara, dan sekretaris desa. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidak berhasilna dalam tata kelola pemerintahan desa yang perlu dikaji secara mendalam, termasuk dari perspektif Siyasah Idariyah sebagai cabang ilmu politik Islam yang menekankan prinsip amanah, mas'uliyah(tanggung jawab), keadilan dan syura (musyawarah) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan anggota BPD, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 78 di Desa Rindu Hati telah berjalan secara prosedural, namun belum optimal secara substantif. Pada tahap perencanaan, aparatur desa masih minim pemahaman terhadap regulasi akibat kurangnya sosialisasi. Pada tahap pelaksanaan, pembangunan terkendala keterbatasan anggaran, kesalahan perencanaan, dan sengketa tanah. Pada tahap pengawasan, BPD telah menjalankan fungsinya secara formal namun belum efektif secara substantif. Ditinjau dari perspektif Siyasah Idariyah, pelaksanaan pembangunan desa belum memenuhi empat prinsip utama, yaitu amanah, mas'uliyah, 'adalah, dan syura. Kata Kunci: Implementasi, Pembangunan Desa, Pasal 78, Siyasah Idariyah,

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: