Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 60/PUU–XXII/2024 dalam Perspektif Demokrasi UUD 1945 tentang Keterlibatan Partai Politik tanpa Kursi dalam Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Julita, Gebi and Mabrursyah, Mabrursyah and Anwar, Hakim (2025) Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 60/PUU–XXII/2024 dalam Perspektif Demokrasi UUD 1945 tentang Keterlibatan Partai Politik tanpa Kursi dalam Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Maslahah Mursalah. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
Gebi Julita 21671023.pdf - Accepted Version
Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika hukum pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 yang memberikan legitimasi bagi partai politik tanpa kursi DPRD untuk mengusung calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menggantikan batasan ambang batas kursi sebelumnya. Penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan hukum MK dari dua perspektif: Demokrasi UUD 1945 dan Maslahah Mursalah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang memfokuskan pada dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur fiqh siyasah yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggali kesesuaian antara rasio legis putusan MK dengan prinsip demokrasi konstitusional dan konsep kemaslahatan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK merupakan langkah progresif penguatan demokrasi konstitusional. MK menegaskan bahwa suara sah rakyat (vote threshold) adalah basis legitimasi tertinggi, sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan elektoral yang menghapus diskriminasi. Dari perspektif Maslahah Mursalah, putusan ini selaras dengan Maqasid Syariah dalam Fiqh Siyasah. Keputusan ini berfungsi ganda: mewujudkan kemaslahatan umum (Jalb al-Masalih) melalui perluasan partisipasi politik, serta menolak kerusakan (Dar’u al-Mafasid) dengan mencegah monopoli dan oligarki kekuasaan. Disimpulkan bahwa Putusan MK ini memperkuat landasan konstitusional sekaligus mengukuhkan keadilan substantif demi sistem Pilkada yang lebih inklusif di Indonesia.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: