Analisis Kebijakan Diperbolehkannya Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Fiqih Siyasah

Fitrotul Janah, Alma and Mabrursyah, Mabrursyah and Aulia, Sidiq (2025) Analisis Kebijakan Diperbolehkannya Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Fiqih Siyasah. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
Alma Fitrotul Janah Full Text.pdf - Accepted Version
Download (2MB)

Abstract

ANALISIS KEBIJAKAN DIPERBOLEHKANNYA MANTAN TERPIDANA KORUPSI MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM FIQIH SIYASAH Oleh : Alma Fitrotul Janah NIM 21671003 Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 240 ayat 1 huruf g merupakan kebijakan yang membuka celah untuk mantan koruptor dapat kembali mencalonkan diri di pemilu 2024 sebagai anggota legislatif setelah menjalani masa hukuman. Kemudian terbitlah peraturan dari Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 Tahun 2018 memuat larangan mantan koruptor mencalonkan diri kembali, yang didukung oleh Undang-Undang No 28 Tahun 1999 sehingga keberadaan PKPU ini menjadi ancaman ketidakadilan, karena setiap warga negara mempunyai hak politik untuk dapat dipilih dan memilih serta kedudukan yang sama di mata hukum. Dalam Fiqih Siyasah membahas mengenai kriteria dan syarat menjadi pemimpin yang ideal seperti cerminan Nabi Muhammad Saw. yang dapat membawa kemaslatahan menghindari kemudharatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dasar pemikiran kebijakan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 membolehkan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu 2024 dan untuk mengetahui Pandangan Fiqih Siyasah terhadap mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini berfokus pada studi pustaka (library research), yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yaitu: bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fiqih (fiqh approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Dari penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pertama Dasar pemikiran kebijakan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 membolehkan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu 2024 yaitu adanya putusan dari Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 yang menguji materil PKPU No 14 Tahun 2018 dengan hasil putusan menghapus frasa larangan mantan terpidana korupsi karena bertentangan dengan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang HAM, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 UUD 1945, mengganti PKPU menjadi PKPU No 10 Tahun 2023, kemudian dilihat dari hierarki perundang-undangan maka undang-undang pemilu lebih tinggi kedudukannya dari PKPU. Kedua, Pandangan fiqh siyasah terhadap mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, berdasarkan pendapat para ulama seperti Al Mawardi yang menyebutkan kriteria pemimpin yang ideal yaitu: 1. Adil; 2. Punya ilmu yang dapat melakukan ijtihad; 3. Sehat mata, lisan, badan dan telinga; 4. Pandai; 5. Berani dan tegas; 6. Keturunan qiraisy dan; 7. Ahlul ijtihad. Syarat tersebut menjadi dasar untuk pemimpin dalam membawa rakyat ke kemaslahatan dan dapat menghadapi persoalan terutama saat adanya perselisihan antara rakyat dan pejabat, dapat membedakan mana yang benar dan salah serta dapat menyelesaikan persoalan masalah baru yang muncul. Kata Kunci: Korupsi, Pemilu 2024,Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU, Fiqih Siyasah.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: