Politik Hukum terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Januarti, Viana and Edyar, Busman and Wihidayati, Sri (2025) Politik Hukum terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

Text
VIANA JANUARTI.pdf - Accepted Version
Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Viana Januarti 21671050 Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah Revisi terhadap Pasal 39 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dari semula enam tahun menjadi delapan tahun menimbulkan kontroversi publik. Kebijakan ini dinilai dapat mengancam prinsip demokrasi di tingkat desa dan membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dasar politik hukum dari perubahan pasal tersebut, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah, khususnya nilai keadilan, amanah, dan musyawarah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan bersifat kualitatif. Objek utama kajian ini adalah Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dengan pendekatan yang meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan kasus (case approach), serta didukung oleh data sekunder. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa lebih mengakomodasi kepentingan politik tertentu daripada menjawab kebutuhan riil masyarakat desa secara menyeluruh. Namun, dalam sudut pandang siyasah dusturiyah, kebijakan ini tetap dapat dibenarkan karena mengandung unsur kemaslahatan publik, kemaslahatan yang dapat dipahami sebagai wujud penerapan maslahah mursalah, karena mendukung tercapainya tujuan syariat melalui kebijakan kontemporer yang tidak disebutkan langsung dalam dalil, tetapi berlandaskan nilai kemanfaatan bagi masyarakat dalam meningkatkan stabilitas pemerintahan desa, serta berpotensi menekan konflik politik yang berkepanjangan. Kata Kunci: Politik Hukum, Masa Jabatan, Undang-Undang Desa 2024, Siyasah Dusturiyah

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: