Sanksi Adat terhadap Pasangan Hubungan Incest Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)

Niken, Niken and Hayati, Ilda and Soderi, Ridhokimura (2025) Sanksi Adat terhadap Pasangan Hubungan Incest Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong). Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
Niken Fulltext.pdf - Accepted Version
Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Niken, NIM 21621029 “SANKSI ADAT TERHADAP PASANGAN HUBUNGAN INCEST DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA TEBAT PULAU, KECAMATAN BERMANI ULU, KABUPATEN REJANG LEBONG).” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Hubungan incest atau biasa kita katakan zina dalam mahram, yang mana di kehidupan khususnya di beberapa wilayah yang ada di Indonesia dapat kita temui kasus hubungan incest ini. Hukum adat pun berlaku dalam hal ini, yang mana hukum adat melarang dan ini selaras dengan UU no. 1 Tahun 1974 pasal 8 dan KHI pasal 39 pernikahan yang dilarang adalah pernikahan yang ada hubungan pertalian nasab. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif (field research) dengan jenis penelitian normatif-empiris, meneliti kajian fakta dilapangan ini terkait sanksi adat terhadap pasangan hubungan incest ditinjau dari hukum Islam, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian data dianalisis.selain itu juga, penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan yakni, mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap pasangan hubungan incest, bagaimana pandangan tokoh adat/masyarakat dalam kasus hubungan incest, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait sanksi adat bagi hubungan incest . Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang Pertama Pelaksanaan sanksi adat terhadap hubungan incest di Desa Tebat Pulau dilaksanakan dengan memberi kewajiban membayar uang adat senilai satu juta lima ratus ribu rupiah, cuci kampung (denda potong tiga ekor kambing, cambuk 100 kali serta sanksi pengasingan dari kehidupan masyarakat. Kedua masyarakat sepakat mengenai kasus ini sangat memalukan nama desa dan mendukung terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku. Ketiga perspektif hukum Islam, sanksi adat tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan bertujuan untuk kemaslahatan umum. Denda uang adat dianggap sebagai „Urf Shahih dan hukuman cambuk serta pengasingan dapat dipahami sebagai bentuk ta‟zir selama dilaksanakan sesuai dengan batasan kemanusiaan dan prinsip keadilan dalam Islam. Kata Kunci : Hubungan incest, Hukum Adat, Hukum Islam

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: