Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali

Maya Sari, Elsa and Dedi, Syahrial and Iswanto, Rahmat (2025) Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali. Masters thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
Elsa Maya Sari (23801008).pdf - Accepted Version
Download (5MB)

Abstract

Setelah terjadi perceraian seorang isteri berhak mendapatkan Mut‟ah, Nafkah Iddah dan juga Nafkah Hadhanah atau biaya pemeliharaan. Hak ini harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya setelah terjadi perceraian, baik perceraian dengan cerai talak ataupun gugat cerai. Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak oleh Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum. Pengaruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan terhadap putusan mengenai hak-hak isteri dan anak di Pengadilan Agama Curup. Hak ex- officio hakim dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara cerai talak. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek perkara permohonan cerai talak. Bagaimana putusan dan alasan hukum hakim dalam perspektif Imam Al Ghazali dalam putusan hakim Pengadilan Agama Curup. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian Normatif Empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan hukum normatif (studi peraturan perundang-undangan) dengan pendekatan empiris (studi penerapan hukum dalam masyarakat). Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (Case Study). Ada dua sumber data dalam penelitian ini yang akan di jadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian yaitu data primer dan data skunder. Karena dalam hal ini hakim tidak semata-mata melihat apa yang dipintakan oleh suami saja yaitu perceraian. Meskipun pihak isteri tidak mengajukan penuntutan karena ia tidak hadir di persidangan, di sini hakim menggunakan kebijakannya agar supaya suami memberikan hak-hak isteri dan anak. Dikabulkannya perceraian, sebetulnya sudah ada unsur kemaslahatan di dalamnya, namun hakim melihat dimensidimensi lain agar putusannya tersebut menciptakan kemasalahatan yang lebih unggul. Jika kita merujuk isi putusan yang penulis teliti, yaitu memberikan hak-hak isteri. Tentunya ini bisa dikatakan bahwa diberikannya hak-hak tersebut sebagai bentuk kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seorang isteri, hal ini termasuk pada darûriyyât Imam Al Ghazali. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang mencakup hak-hak tersebut, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Dalam perkara cerai talak yang diputuskan secara verstek (tanpa kehadiran tergugat), faktor-faktor pendukung untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak bisa dan tidak bisa didapatkan. Pemenuhan hak-hak ini bergantung pada berbagai faktor seperti itikad baik suami, amar putusan hakim, kemampuan finansial suami, dan kesadaran hukum masyarakat. Hakim memiliki kewenangan ex officio (tanpa diminta oleh pihak yang bersangkutan) untuk menjatuhkan putusan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak, bahkan jika mereka tidak hadir dalam persidangan. Ini berarti hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi dalam putusan verstek.

Item Type:

Thesis (Masters)

Creators: