Optimalisasi Kewenangan Bpd Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolahan Dana Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

Handika, Fiki and Mabrursyah, Mabrursyah and Hakim, Anwar (2025) Optimalisasi Kewenangan Bpd Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolahan Dana Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
SKRIPSI FIKI HANDIKAdocx.pdf - Accepted Version
Download (1MB)

Abstract

Optimalisasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas, serta meninjau kewenangan tersebut dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Prinsip akuntabilitas dalam Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan yang jelas mengenai penggunaan Dana Desa. Pemerintah desa dan BPD harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan dana kepada masyarakat. Hal ini menciptakan kepercayaan antara pemerintah desa dan warga, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran dana dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana upaya optimalisasi kewenangan BPD dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa?Penelitian Ini Menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan Yuris Empiris Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta dokumentasi dan observasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari Penelitian yang dilakukan Oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut Pertama Upaya BPD di desa Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 adalah dengan meningkatkan pengawasan melalui pelatian, kordinasi rutin, musyawarah desa, dan kolaborasi dengan pemerintah desa. Kedua Kewenangan BPD desa Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas dalam pengawasan pengelolaan dana desa dalam perspektif Siyasah Dusturiah telah mencerminkan prinsip prinsip amanah,maslahah,dan syura namun transparansi, partisipasi masyarakat, dan kompetensi teknis angota BPD masih perlu ditingkatkan untuk pengawasan yanglebih efektif

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: