Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Persfektif Fiqh Siyasah di Pasar Pagi Curup Tengah

Yasmin, Anida and Asmara, Musda and Aulia, Sidiq (2025) Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Persfektif Fiqh Siyasah di Pasar Pagi Curup Tengah. Sarjana thesis, INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

Text
Skripsi Yasmin ASP1.pdf - Accepted Version
Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Persfektif Fiqh Siyasah Di Pasar Pagi Curup Tengah Oleh: Anida Yasmin Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Di Pasar Pagi Curup Tengah. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh permasalahan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh keberadaan pedagang kaki lima (PKL), Dalam konteks Fiqh Siyasah, pengaturan ini juga perlu ditinjau dari sudut pandang keadilan, kemaslahatan umat, dan peran pemerintah dalam mengatur kehidupan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Perda tersebut di Pasar Pagi Curup Tengah serta mengkaji Perda ini dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris, serta memadukan Pendekatan Statute Approach, Fiqh Approach, dan Case Approach. Adapun sumber data ialah data primer, data skunder dan data tersier, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan dari Pemerintah Daerah, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima dan sebagian masyarakat yang tinggal di kawasan Pasar Pagi Curup Tengah. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 2012 tidak berperan dengan optimal, berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum PKL, keterbatasan fasilitas untuk PKL, dan lemahnya penegakkan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah. Kedua. Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Perda ini merupakan bentuk Tasharruf Al-Imam ‘Ala Ra’iyyatihi Manutun Bi Al-Mashlahah (kebijakan penguasa yang didasarkan pada kemaslahatan rakyat). Namun kenyataan dilapangan tidak adanya keselarasan dengan prinsip keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan yang adil sebagaimana diajarkan dalam Fiqh Siyasah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun Perda tersebut secara normatif mencerminkan upaya penataan dan pemberdayaan PKL, namun implementasinya masih tidak berperan secara administratif maupun dalam perspektif Fiqh Siyasah. . Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Fiqh Siyasah, Satpol PP, Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 5 tahun 2012

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: