Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Presiden dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024

Melisa, Lilis and Putra, David Aprizon and Albuhari, Albuhari (2025) Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Presiden dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024. Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

Text
Lilis Fulltext.pdf - Accepted Version
Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dugaan pelanggaran keterlibatan Presiden dalam kampanye Pemilihan Presiden tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah, yaitu suatu cabang dari fiqh siyasah yang membahas sistem ketatanegaraan, prinsip konstitusi, dan relasi antara pemimpin dengan rakyat berdasarkan nilai-nilai Islam. Isu utama dalam penelitian ini adalah pernyataan dan tindakan Presiden Joko Widodo yang dinilai memberikan sinyal keberpihakan kepada salah satu calon presiden, sehingga menimbulkan polemik mengenai netralitas pejabat negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fiqh. Sumber hukum utama yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pasal-pasal yang mengatur larangan penggunaan fasilitas negara, kewajiban cuti, dan larangan keberpihakan bagi pejabat negara. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, serta dokumentasi media massa. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif normatif dalam menelaah kesesuaian norma hukum dan prinsip-prinsip siyasah dengan prinsip-prinsip syura (musyawarah), keadilan, dan supremasi hukum dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Pertama keterlibatan Presiden tersebut harus dilakukan sesuai aturan, yakni Presiden tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon, dengan adanya dukungan presiden akan memobilisasi massa disinyalir dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan yang didukung.Kedua dalam perspektif siyasah dusturiyah, keberpihakan Presiden terhadap salah satu calon dinilai mencederai prinsip keadilan politik dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam kontestasi pemilu. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan etika jabatan dan penegakan hukum yang berkeadilan sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam sistem demokrasi Indonesia. Kata Kunci: Siyasah Dusturiyah, Presiden, Kampanye, Netralitas, Pemilu 2024, Etika Politik, Hukum Islam

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: