Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kepahiang. (Tahun 2022-2024)

Rahayu, Epa and Asmara, Musda and Elfalahy, Lutfy (2025) Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kepahiang. (Tahun 2022-2024). Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

Text
Epa Rahayu Fulltext.pdf - Accepted Version
Download (1MB)

Abstract

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG. (TAHUN 2022-2024) ABSTRAK Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membawa dampak besar terhadap regulasi usia minimal perkawinan di Indonesia. Perubahan usia minimal kawin bagi perempuan drai 16 tahun menjadi 19 tahun sejajar dengan laki-laki bertujuan untuk melindungi hak anak dan mencegah praktik perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaiamana hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin pasca diberlakukannya Undang-Undang tersebut, khususnya rentan waktu tahun 2022-2024. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Yang bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, dan mengelompokkan data sesuai dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel, dianalisis untuk memahami pertimbangan hakim, dan akhirnya menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psilkogis dengan berpedoman pada UU No. 16 Tahun 2019 serta PERMA No. 5 Tahun 2019 serta dikabulkan jika terdapat alasan yang sangat mendesak dan demi perlindungan anak. Selain itu, terdapat pergeseran pendekatan hakim yang sebelumnya longgar menjadi lebih ketat dan sistematis. Hakim kini lebih menekankan pembuktian yang kuat, keterlibatan anak dalam persidangan, serta merujuk pada prinsip best interest of the child. Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: