Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam

ARDILA SELVIA, RICE and Habiburrahman, Habiburrahman and soderi, ridhokimura (2024) Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam. Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

Text
SKRIPSI RICE ARDILA SELVIA.pdf - Accepted Version
Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PELAYANAN HAK POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kpu Kabupaten Kepahiang) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan langkah penting dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak politik, diakui dan dilindungi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemilihan umum. Salah satu aspeknya adalah akses dalam proses pemilihan, yang mencakup penyediaan fasilitas dan mekanisme yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menjalankan hak pilih mereka tanpa hambatan. Namun dalam praktiknya, Implementasi undang- undang ini ditingkat daerah,seperti di KPU Kepahiang masih menghadapi beberapa tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi undang-undang tersebut terhadap pelayanan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum 2024, Studi ini dilakukan di KPU Kabupaten Kepahiang untuk menganalisis sejauh mana peraturan yang ada telah diterapkan dalam prakteknya, serta bagaimana integrasi prinsip-prinsip hukum Islam mempengaruhi pelaksanaan hak-hak politik penyandang disabilitas. Metodologi yang digunakan mencakup studi literatur, wawancara dengan pihak terkait di KPU, serta analisis dokumen-dokumen hukum dan kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan Pelayanan bagi penyandang disabilitas, seperti penyediaan fasilitas khusus di tempat pemungutan suara (TPS). Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 bertujuan untuk menciptakan pemilu yang inklusif dan memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati hak politik mereka secara penuh tanpa ada hambatan. Termasuk melalui perbaikan fasilitas dan pendidikan pemilih yang lebih aksesibel. KPU Kepahiang sudah secara maksimal untuk Memenuhi Hak politik untuk penyandang disabilitas namun belum optimal Secara lapangan dikarenakan masih ada beberapa hambatan dapat disimpulkan sudah ada upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan hak politik penyandang disabilitas namun masih diperlukan peningkatkan dalam aksesibilitas, edukasi dan pemahaman bagi petugas pemilu. Dalam Perspektif hukum Islam tentang pelayanan pemilihan umum 2024 terhadap penyandang disabilitas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di KPU Kepahiang, menekankan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Dalam Islam, setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, termasuk pemilu. Oleh karena itu, layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas harus mengedepankan prinsip inklusivitas dan aksesibilitas. Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas, KPU Kabupaten Kepahiang

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: