Analisis Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Ekonomi Mustahik Oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong

Darwis, Darwis and Amda, Ahmad Dibul and Hayati, Ilda (2023) Analisis Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Ekonomi Mustahik Oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong. Masters thesis, Pascasarjana IAIN Curup.

Text
ANALISIS HUKUM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP EKONOMI MUSTAHIK OLEH BAZNAS REJANG LEBONG.pdf
Download (3MB)

Abstract

Salah satu cara di dalam Islam untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah melalui zakat. Sebagai Instrumen ekonomi Islam Alqur’an surat Attaubah ayat 60 menjelaskan pendistribusian zakat untuk delapan golongan asnap. Salah satu golongan yang berhak diberikan zakat adalah fakir dan miskin. Zakats di tujukan untuk menyelesaikan kemiskinan. Agar pendayagunaan zakat efektif, maka penyerahan zakat hendaknya melalui organisasi pengelolaan zakat. Baznas Kabupaten Rejang Lebong adalah lembaga pemerintah non Struktural dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, yang memiliki tupoksi untuk pengelolaan fakta zakat dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dalam pendayagunaan zakat. Para Ulama berpendapat hukum zakat produktif Membolehkan setelah kebutuhan pokok para pakir miskin dan golongan lain terpenuhi terlebih dahulu, kemudian sisanya bisa di investasikan di dalam proyek-proyek yang menguntungkan dengan hasil yang segera di nikmati golongan yang berhak mendapatkan zakat. Metodologi Penelitian dalam kajian ini bersifat Yuridis-Empiris. Pendekatan penelitian Statute Approach adalah pendekatan perundang-undangan, Case Approach adalah pendekatan kasus. Sumber data Perimer dan Sekunder yaitu data yang di lakukan dengan melalui wawancara, Observasi dan Dokumentasi yang menjawab langsung kepada Fokus permasalahan, sedangkan tehnik analisa data di lakukan dengan cara Deskriftif dan Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara Secara teknis BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang tupoksi Baznas sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. sebagian ulama membolehkan zakat produktif untuk diberikan kepada para mustahik untuk membantu kelancaran usahanya dan sebagian ulama tidak membolehkan.

Item Type:

Thesis (Masters)

Creators: