Husni, Maidatul and Lendrawati, Lendrawati and Kimura soderi, Ridho (2023) Proses Diterapkan /Tidak Di Terapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan / Perceraian Belum Tercatat Terhadap Status Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Rejang Lebong 2021-2022). Sarjana thesis, InStitut agama islam negeri curup.
![[img]](http://e-theses.iaincurup.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I skripsi husni (1).pdf Download (7MB) |
Abstract
Proses Di Terapkan/ Tidak Diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Perkawian /Perceraian Belum Tercatat Terhadap Status Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Kab.Rejang Lebong 2021-2022) Oleh: Maidatul Husni ABSTRAK Maksud dari judul penulis yaitu menurut UU No 1 thn 1974 tentang pernikahan pada pasal Pasal 2 ayat (2) Dan juga di kuatkan dengan KHI pasal 5 dan Pasal 6 Yang pada intinya pencatatan perkawinan bagi umat islam yaitu melalui proses di KUA dengan beberapa persyaratan,kegunaan dari pencatatan perkawinan adalah administrasi perkawinan dan juga administrasi kependudukan yang lain nya misal( terhadap pembuatan kk dan status perkawinan ortu terhadap kk dan status perkawinan ortu terhadap akta kelahiran anak)pada awal nya setelah di keluarkannya permendagri no 9 thn 2016 dan pemendagri no 109 thn 2019 yang menerangkan bahwa pernikahan yang belum tercatat atau pernikahan siri boleh di buatkan kk dan anak yang lahir dari penikahan tsb boleh di buatkan akte kelahiran nya,Dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (sptjm) .hal ini justru dapat bertentangan dengan uu perkawinan dan juga dalam KHI yang disebutkan di atas yang menyatakan bahwa perkawinan agama islam harus tercatat dan di catatkan yaitu di KUA,Berdasarkan hal itu seolah olah sptjm itu adalah berupa surat yang bisa menggantikan buku nikah dalam hal administrasi kependudukan di disdukcapil seperti kk dan akte kelahiran anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan(field reseach) dengan pendekatan hukum normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Disdukcapil Rejang Lebong, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur terkait dan juga metode perpustakaan yaitu merujuk uu yang terkait atau dasar hukum yang terkait dengan penelitian penulis.Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu 1) Proses diterapkan/ tidak di terapkanya (SPTJM) di Disdukcapil Rejang Lebong, iyalah proses pembuatan administrasi penduduk dengan menggunkan SPTJM ini sudah berlaku pada tahun 2016 sejak berlakunya SPTJM ini yang di keluarkan oleh permendagri no 9 tahun 2016 dan masyarakat Disdukcapil Rejang Lebong sudah terbiasa dalam menggunakan SPTJM ini dalam membuat administrasi kependudukan terutama dalam membuat KK dan akte kelahiran,dan penerapan SPTJM tersebut masih berlaku sampai sekarang. 2)Penelitian ini juga mengungkapkan beberapa dampak positif dan negatif penggunaan SPTJM. Dampak positifnya adalah kemudahan administratif dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, serta perlindungan hak-hak anak. Namun, terdapat pula dampak negatif seperti potensi poligami dan poliandri, ketidakpastian hukum, pelanggaran hukum, dan status yang belum memiliki keabsahan dalam proses perkara di pengadilan. Kata Kunci :SPTJM, Status Perkawinan ,Kartu Keluarga,Disdukcapil.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HA Statistics |
||||||||
| Depositing User: | akun1 akun1 | ||||||||
| Date Deposited: | 09 Aug 2023 04:23 | ||||||||
| Last Modified: | 09 Aug 2023 04:23 | ||||||||
| URI: | http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/4493 |
Actions (login required)
 |
View Item |
