Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Terhadap Bendung Watervang Kota Lubuklinggau Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

Puspita Sari, Windi and Edyar, Busman and Habiburrahman, Habiburrahman (2023) Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Terhadap Bendung Watervang Kota Lubuklinggau Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA TERHADAP BENDUNG WATERVANG KO.pdf
Download (3MB)

Abstract

Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karna memiliki nilai penting bagi sejarah. Cagar budaya watevang ialah peninggalan Hindia-Belanda yang diresmikan pada tahun 1941. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Watervang Kota Lubuklinggau ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan karya tulis ini yaitu metode penelitian Kualitatif Deskriptif menggunakan teknik analisis yang mana proses tersebut dapat lebih ditonjolkan lagi maknanya, adapun teori yang digunakan yaitu penelitian lapangan bertujuan untuk agar lebih terfokus penelitian ini sesuai dengan realita. Dari penelitian ini adapun hasil yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, pertama Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Cagar Budaya Watervang di Kota Lubuklinggau belum optimal dikarenakan banyak masyarakat tidak mengetahui adanya Undang-Undang ini, kurangnya informasi tentang peraturan ini, ditambah kurangnya tenaga ahli cagar budaya serta pendanaan khusus yang diperuntukkan cagar budaya. Kedua berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peraturan perundang-undangnya sudah sesuai dengan ilmu perundang-undangan Islam, sedangkan tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan peraturan perundang-undang cagar budaya ini pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya belum optimal karena sosialisasinya kurang atau belum dilaksanakan secara maksimal oleh karena itu masyarakat tidak menggetahui isi pokok penting dalam Undang-Undang Cagar Budaya ini, Pemerintah pengelola cagar budaya belum Amanah dan Tabliqh dalam menjalankan tugasnya dalam bertanggung jawab dan menyampaikan informasi dari pemerintah terkait serta mengsosialisasikan peraturan ini karna banyak pemerintahan dibawahnya belum mengetahui adanya peraturan ini, tentunya harus sejalan dengan ajaran agama Islam yang mana lebih mengedepankan kemasalahatan umat.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: