Analisis Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Ditinjau Dari Maslahah Mursalah

Juryati, Siti and Dedi, Syahrial and Lendrawati, Lendrawati (2020) Analisis Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Ditinjau Dari Maslahah Mursalah. Sarjana thesis, IAIN Curup.

Text
ANALISIS AKIBAT HUKUM PERUBAHAN KETENTUAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 MENJADI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018....pdf - Accepted Version
Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya akibat hukum dari perubahan ketentuan pencatatan perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 menjadi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 yang ditinjau dari maslahah. Dimana alasan dan tujuan perubahan peraturan ini sejalan dengan maslahah mursalah. Maslahah itu sendiri adalah sesuatu yang mengandung manfaat dan menolak kerusakan tidak ada nash yang menjelaskannya namun tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan tehnik studi dokumen. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis menggunakan teori maslahah. Adapun metodenya adalah tehnik analisis deskriptif, peneliti memaparkan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan ketentuan pencatatan perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018, kemudian data yang diperoleh tersebut dikaitkan dengan menggunakan metode analisis maslahah. Hasil penelitian ini menunjukkan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut: 1) Alasan perubahan yang terjadi dalam PMA antara lain untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat islam, dan juga karena PMA sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Peraturan Undang-Undang-XIII/2015 dan perubahan yang terjadi dalam PMA meliputi segi judul peraturannya, dari hal menimbang, mengingat, memutuskan, persyaratan administrasi, pencatatan perubahan status, tata cara penulisan, pengumuman kehendak nikah/perkawinan, perjanjian perkawinan, sub-sub bab peraturan yang berbeda. 2) Analisis maslahah, dari segi nash perubahan PMA sesuai dengan kaidah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, dari segi kandungan termasuk dalam kategori maslahah al-Ammah, dari segi tingkatan termasuk dalam maslahah al-Mutaghayyirah, dari segi maksud usaha mencari dan menetapkan hukum maka dikategorikan maslahah mursalah dengan tujuan memelihara hifdz an-nafs (memelihara jiwa) dan hifdz al-mal (memelihara harta).

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: