Analisis Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perizinan Poligami Ditinjau dari Mashlahah Mursalah

Putri, Kurnia and Harahap, Oloan Muda Hasim and Wihidayati, Sri (2019) Analisis Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perizinan Poligami Ditinjau dari Mashlahah Mursalah. Sarjana thesis, IAIN Curup.

Text
KURNIA PUTRI HKI.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatari oleh ketidak pastian mengenai persoalan izin dari seorang istri sebelum suami ingin berpoligami. Dalam undang-undang Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 5(1) “untuk dapat mengajukan permohonan kepengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana a. Adanya persetujuan dan istri/ istri- istri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”. dengan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 5(2)” “persetujuan yang dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/ isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidk ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 ( dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Sehingga peneliti tertarik untuk untuk meneliti analisis pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perizinan poligami ditinjau dari mashlahah mursalah dengan menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Data diambil dari buku-buku serta data tambahan yang bersumber dariinternet, majalah, jurnah dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. kemudian penelti mengangkat permasalahan mengenai Bagaimana tinjauan mashlahah mursalah mengenai pasal 5 undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai izin poligami. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya poligami dapat dilakukan tanpa adanya izin dari istri, dengan syarat suami telah melakukan komunikasi yang baik terhadap istri. Jika dilihat bahwa praktik poligami yang akan dilakukan ini lebih banyak manfaat dibandingkan mudharatnya maka suami boleh untuk melakukan poligami. mengenai kasus poligami khusus nya pada pasal 5 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang izin poligami yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami ialah suami benar-benar mempunyai alasan yang tepat bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri yang baik atau tidak dapat melahirkan keturunan. Karena mengenai hal poligami ini merupakan bagian dari mashlahah tahsiniyah yaitu kebutuhan yang dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: