Izin Atasan Bagi PNS Yang Akan Bercerai Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Pemkot Lubuk Linggau)

Qori, Hujra Andri and Yusefri, Yusefri and Birahmat, Budi (2019) Izin Atasan Bagi PNS Yang Akan Bercerai Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Pemkot Lubuk Linggau). Sarjana thesis, IAIN Curup.

Text
IZIN ATASAN BAGI PNS YANG AKAN BERCERAI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS PEMKOT LU.pdf - Accepted Version
Download (1MB)

Abstract

Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Pengadilan Agama merupakan Lembaga yang mengesahkan perceraian Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil. Dalam mengajukan persyaratan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat keterangan izin cerai dari Atasannya terlebih dahulu, apabila tidak melampirkan surat keterangan izin cerai itu maka perkaranya tidak akan diproses atau ditolak. Penelitian ini mencoba meneliti bagaimana pertimbangan Atasan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai kemudian dilihat dari Maslahah Mursalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan Atasan dalam memberikan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil? 2) Bagaimana pertimbangan Atasan dalam memberikan izin cerai bagi Pegawai negeri Sipil dilihat dari aspek Maslahah Mursalah? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami, 1) Pertimbangan Atasan dalam memberikan izin cerai bagi pegawai Negeri Sipil. 2) Pertimbangan Atasan dalam memberikan izin cerai bagi pegawai Negeri Sipil dilihat dari Maslahah Mursalah, Metode penelitian yang digunakan 1) jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research). 2) teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. 3) metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Adapun hasil analisis dan penelitian penulis adalah: Pertama, pertimbangan atasan dalam memberikan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil adalah mengenai alasan yang disampaikan oleh PNS yang akan bercerai, harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 BAB IV pasal 34 angka (3) dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Kedua, apabila dilihat dari maslahah mursalah pertimbangan atasan dalam memberikan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai, maka peraturan seperti ini tidak diatur dalam hukum Islam dan juga tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik itu dalam Al-Qur’an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Akan tetapi peraturan ini sejalan dengan tujuan syari’at, yaitu untuk memelihara jiwa, harta dan keturunan.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: