Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan Hukum pada Kegiatan Kampanye yang Melibatkan Anak dibawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di tinjau dari Fiqh Siyasah

Prameitha, Vidhea and Mabrursyah, Mabrursyah and Aprizon Putra, David (2021) Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan Hukum pada Kegiatan Kampanye yang Melibatkan Anak dibawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di tinjau dari Fiqh Siyasah. Sarjana thesis, IAIN Curup.

Text
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA KEGIATAN KAMPANYE YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARK~1.pdf - Accepted Version
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan badan pengawas pemilu dalam penegakan hukum pada kegiatan kampanye yang melibatkan anak dibawah umur menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan ditinjau dari fiqh siyasah. Jenis penelitian skripsi ini termasuk Penelitian Hukum Yuridis Normatif Metode pengumpulan yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadaan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja cakupan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan tinjauan Fiqh Siyasah. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap perlindungan anak, Badan Pengawas Pemilu melakukan kewenangan sebagai berikut: Melakukan sosialisasi tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam Pemilu, serta aturan dan sanksinya sesuai UU Perlindungan Anak. Membuka Posko Pengaduan “Penyalahgunaan Anak dalam Pemilu”. Mengumpulkan data dan informasi terkait kasus dan modus penyalahgunaan anak dan eksploitasi anak dalam setiap tahapan pemilu. Sertamelakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan telaah kajian terhadap penyalahgunaan anak dalam setiap tahapan pemilu. Peran Badan Pengawas Pemilu dalam upaya penegakan hukum perlindungan anak saat kampanye ditinjau dari Fiqh Siyasah ialah bahwa tugas dan peran Badan Pengawas Pemilu dengan norma Fiqh Siyasah dimana kebijakan seorang pemimpin atas masyarakat yang di pimpin tujuannya adalah untuk kemaslahatan walaupun dalam praktiknya norma tersebut belum dijalankan secara maksimal oleh Badan Pengawas Pemilu yang Bertugas di Negara Indonesia ini.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: