Penyebar Berita Hoaks berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Media Sosial dari Tinjauan Fiqh Siyasah

Humairoh, Indah and Edyar, Busman and Aprizon Putra, David (2021) Penyebar Berita Hoaks berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Media Sosial dari Tinjauan Fiqh Siyasah. Sarjana thesis, IAIN Curup.

Text
PENYEBAR BERITA HOAKS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIMEDIA SO~1.pdf - Accepted Version
Download (2MB)

Abstract

UU ITE terbit sebagai jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik. Realitas saat ini banyak sekali pengguna media sosial menyebar berita bohong atau hoaks, karena itu terbentuklah Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur berita bohong atau hoaks. Tetapi keberadaan Undang-Undang ini bagi sebagian besar masyarakat merasa sebagai ancaman dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, karena jika seseorang yang merasa tersinggung dengan tulisan atau kicauan di dunia maya, dengan mudah dia menggunakan pasal ini untuk menjerat si pembuatnya khususnya media sosial. Jenis penelitian skripsi ini termasuk Penelitian Hukum Yuridis Normatif Metode pengumpulan yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadaan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja cakupan pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang membahas tentang hoaks, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap berita hoaks yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan antisipasi mengenai penyebaran berita hoaks dengan membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat 1 dan 2, serta pasal 45A yang mengatur masalah penyebar berita hoaks dan sanksi yang didapat. Sementara dalam tinjauan Fiqh Siyasah, adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dam transaksi elektronik merupakan tindakan antisipasi terhadap penyebaran berita bohong, sehingga dalam pandangan Islam, Undang-Undang tersebut telah sesuai dengan ajaran syariat Islam. Karena pada dasarnya, Islam tidak mentolerir kebohongan sesuai dengan surat QS. Al-Hujurat : 6 , QS Al-Baqarah ayat 191 QS An-Nur ayat 19 dan Al-Hujurat ayat 6 .

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: