Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong)

Rachmad Aksa, M.Raga and Edyar, Busman and Habiburrahman, Habiburrahman (2026) Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong). Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP.

Text
M. RAGA RACHMAD AKSA.pdf - Accepted Version
Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK M. Raga Rachmad Aksa NIM. 22671028 “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong).” Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan residen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Rejang Lebong serta menganalisis implementasinya ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya dugaan praktik pungutan liar pada beberapa sektor pelayanan publik, khususnya bidang pendidikan, sehingga diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas unsur Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Rejang Lebong serta instansi terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan fakta-fakta di lapangan dan menghubungkannya dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 serta konsep Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan melalui fungsi pencegahan, koordinasi, pengawasan, sosialisasi, dan penindakan terhadap dugaan praktik pungutan liar. Meskipun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, belum maksimalnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta masih ditemukannya dugaan praktik pungutan liar pada sektor pelayanan publik, khususnya bidang pendidikan. Ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan kebijakan tersebut pada prinsipnya telah mencerminkan nilai-nilai pemerintahan Islam yang berlandaskan keadilan (al-'adl), amanah (al-amanah), kemaslahatan (al-maslahah), dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kekuasaan. Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu diaktualisasikan secara lebih konsisten melalui penguatan integritas aparatur, peningkatan efektivitas pengawasan, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Siyasah Dusturiyah, Kabupaten Rejang Lebong.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: