Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Penanggulangan Dampak Nikah Siri : Analisis Hukum Keluarga Islam dan Legislasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Tahsin, Rizal and Bin Ridwan, Rifanto and Hamengkubuwono, Hamengkubuwono (2026) Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Penanggulangan Dampak Nikah Siri : Analisis Hukum Keluarga Islam dan Legislasi Perlindungan Perempuan dan Anak. Masters thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
TESIS RIZAL TAHSIN.pdf
Download (2MB)

Abstract

Rizal Tahsin. NIM: 24801021 “Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Penanggulangan Dampak Nikah Siri : Analisis Hukum Keluarga Islam dan Legislasi Perlindungan Perempuan dan Anak”. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2026, 160 halaman ABSTRAK Nikah siri masih menjadi fenomena sosial yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Praktik perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan negara ini menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak yang kehilangan hak-hak sipilnya, seperti hak nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini difokuskan pada kajian tentang peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam penanggulangan dampak nikah sirri yang bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang mempunyai kewenangan Legislasi dan Pengawasan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan fatwa keagamaan, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial dan perilaku masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil penelitian menunjukkan peran DPRD Rejang Lebong dalam penanggulangan dampak nikah siri masih terbatas. Dalam fungsi legislasi, DPRD telah mengesahkan Perda No. 4/2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, namun belum mengatur nikah siri secara spesifik. Dalam fungsi pengawasan, DPRD mengawasi Perbup No. 13/2024 tentang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, namun terkendala oleh rendahnya pemahaman hukum masyarakat, anggapan nikah siri sebagai hal lumrah, serta keterbatasan data dan kewenangan daerah karena perkawinan merupakan ranah nasional. Hukum Islam menganggap nikah siri sah secara agama jika rukun dan syarat terpenuhi, tetapi pencatatan sangat dianjurkan demi kepastian hukum, sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 bahwa perkawinan harus dicatatkan, pasal 6 dan pasal 7 bahwa pernikahan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah jika tidak ada dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Secara normatif terdapat sinkronisasi antarperaturan, namun implementasinya masih timpang akibat faktor ekonomi, kesadaran hukum yang rendah, dan koordinasi yang lemah antarlembaga. Pendekatan persuasif-edukatif melalui tokoh adat dan agama dinilai lebih efektif daripada pendekatan represif. Kata Kunci: Nikah Siri, Peran DPRD, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Perempuan dan Anak, Legislasi Daerah

Item Type:

Thesis (Masters)

Creators: