Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 448/Pdt.P/2024/Pa.Llg di Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Zazili, Muhammad and Ridwan, Rifanto and Hendrianto, Hendrianto (2026) Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 448/Pdt.P/2024/Pa.Llg di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Masters thesis, IAIN CURUP.

Text
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU MUHAMMAD ZAZILI NIM 24801018.pdf
Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Nama : Muhammad Zazili NIM : 24801018 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI) Judul : Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kajian ini berangkat dari meningkatnya volume permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Lubuklinggau pascadiundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia sembilan belas tahun sebagai batas minimum bagi kedua calon mempelai. Sasaran kajian ini ada dua, yakni menelaah dasar pertimbangan majelis hakim dalam Penetapan Perkara Permohonan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG, serta menelaah penerapan ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di lingkungan Pengadilan Agama Lubuklinggau. Kajian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum yuridis empiris (socio-legal research) melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penghimpunan data ditempuh melalui dua jalur yang saling melengkapi, yaitu penelusuran dokumen berupa salinan penetapan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau. Kajian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG dibangun di atas empat dimensi sekaligus (yuridis, sosiologis, psikologis, dan filosofis) dengan menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai titik tumpu penalarannya. Corak penalaran demikian memperlihatkan bahwa hakim mengorientasikan penetapannya pada keadilan substantif dan tidak berhenti pada pemenuhan kepastian hukum yang bersifat formal. Kedua, dari sisi prosedural, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuklinggau telah selaras dengan kerangka normatif yang berlaku, termasuk berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun demikian, banyaknya permohonan yang diajukan sekaligus dikabulkan mengindikasikan bahwa cita hukum untuk menekan angka perkawinan anak belum terwujud secara optimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan undang-undang tersebut tidak bergantung pada penegakan hukum di ranah peradilan semata, tetapi juga ditentukan oleh kondisi sosial, budaya, serta derajat kesadaran hukum masyarakat. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Dispensasi Kawin; Batas Usia Minimal Perkawinan; Kepentingan Terbaik bagi Anak; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Item Type:

Thesis (Masters)

Creators: