Analisis Yuridis Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 perspektif siyasah tasyriiyah

Viola Lora Dena Halifa, Lora and Asmara Musda, musda and Birahmat Budi, budi (2026) Analisis Yuridis Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 perspektif siyasah tasyriiyah. Sarjana thesis, Istitut Agama Islam Negeri Curup.

	Text LORA VIOLA DENA HALIFA Analisis Yuridis kewenangan Penyidikan Kejaksaan.pdf Download (1MB)
	Text LORA VIOLA DENA HALIFA Analisis Yuridis kewenangan Penyidikan Kejaksaan.pdf Download (1MB)

Abstract

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perspektif Siyasah Tasyri'yyah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengaturan kewenangan Kejaksaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan ruang lingkup kewenangan tersebut menimbulkan isu hukum mengenai hubungan pengaturan, batas kewenangan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, sekaligus menganalisisnya dalam perspektif Siyasah Tasyriyyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis yuridis normatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan khusus (lex specialis) yang diberikan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak bertentangan dengan kewenangan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Pengaturan tersebut justru saling melengkapi dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi serta memberikan kepastian hukum. Dalam perspektif Siyasah Tasyri'yyah, pemberian kewenangan tersebut merupakan bentuk kebijakan legislasi yang sah oleh ulil amri, memenuhi prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta merupakan amanah (taklif) yang harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab demi terwujudnya penegakan hukum yang efektif. Kata Kunci: Kewenangan Penyidikan, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi,

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Creators:	Creators Email Viola Lora Dena Halifa, Lora lora@students.iaincurup.ac.id Asmara Musda, musda musdaasmara@iaincurup.ac.id Birahmat Budi, budi budibirahmat@iaincurup.ac.id
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	akun6 akun6
Date Deposited:	27 Aug 2026 09:00
Last Modified:	27 Aug 2026 09:00
URI:	http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/10631

Actions (login required)

View Item