Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Fiqh Siyasah

ANGGISTAN, REGIAN and Hayati, Ilda and Habiburrahman, Habiburrahman (2026) Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Fiqh Siyasah. Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

Text
Regian Anggistan Fulltext.pdf
Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang berdampak terhadap keuangan negara dan kepentingan masyarakat. Pemulihan aset hasil tindak pidana menjadi salah satu aspek penting dalam pemberantasan korupsi. Mekanisme perampasan aset yang bertumpu pada putusan pidana (conviction-based asset forfeiture) memiliki keterbatasan dalam kondisi tertentu, sehingga mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana yang memuat mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) dalam kondisi tertentu. RUU tersebut masih berada dalam proses pembahasan sehingga menimbulkan persoalan mengenai politik hukum pembentukannya, kesesuaiannya dengan prinsip keadilan hukum, serta perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Teori yang digunakan adalah teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta konsep siyasah maliyah dan siyasah dusturiyah dalam fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana diarahkan untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus memberikan dasar hukum yang lebih jelas terhadap mekanisme perampasan aset. Ditinjau dari teori Gustav Radbruch, substansi RUU telah memuat upaya mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, tetapi masih diperlukan penyempurnaan terhadap beberapa aspek, terutama perlindungan hak pihak ketiga, batas kewenangan aparat penegak hukum, serta jaminan proses hukum yang adil. Ditinjau dari fiqh siyasah, pengaturan perampasan aset dapat dikaitkan dengan siyasah maliyah dalam rangka menjaga dan mengelola harta untuk kemaslahatan umum serta siyasah dusturiyah dalam aspek kewenangan negara dan pembentukan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, pembentukan RUU Perampasan Aset perlu diarahkan pada keseimbangan antara efektivitas pemberantasan tindak pidana, pemulihan aset, perlindungan hak masyarakat, dan prinsip keadilan. Kata Kunci: Politik Hukum, RUU Perampasan Aset, Keadilan Hukum, Fiqh Siyasah.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: