Kewenangan Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali Nikah bagi Anak Asuh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong)

Pangaribuan, Nurhaida and Asmara, Musda and Aulia, Sidiq (2026) Kewenangan Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali Nikah bagi Anak Asuh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong). Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Text
NURHAIDA PANGARIBUAN - Kewenangan Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali Nikah bagi Anak Asuh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong).pdf - Accepted Version
Download (4MB)

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya anak asuh di panti asuhan yang tidak memiliki orang tua atau wali nasab yang jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan yayasan panti asuhan dalam proses perkawinan anak asuh, khususnya terkait perwalian nikah menurut hukum Islam. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kewenangan yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong sebagai wali atas anak-anak asuhnya dalam hal perkawinan. 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kewenangan yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong sebagai wali atas anak-anak asuhnya dalam hal perkawinan? Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu fiqh approach dan case approach. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi pada lima yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong berkewenangan dalam memberikan pembinaan, pendampingan, bimbingan keagamaan, konsultasi, serta membantu pengurusan administrasi perkawinan bagi anak asuh yang akan menikah. Namun, yayasan tidak bertindak sebagai wali nikah. Apabila wali nasab masih ada, maka perwalian nikah tetap berada pada wali nasab. Sedangkan apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat, maka perwalian nikah beralih kepada wali hakim. Dalam perspektif hukum Islam, yayasan panti asuhan tidak memiliki kewenangan menjadi wali nikah bagi anak asuhnya, yang berwenang adalah wali hakim. Praktik yang dilakukan yayasan panti asuhan telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam karena yayasan hanya menjalankan fungsi pengasuhan dan pendampingan, bukan sebagai wali nikah. Kata Kunci: Yayasan Panti Asuhan, Wali Nikah, Anak Asuh, Hukum Islam.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: