Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati Empat Lawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Idariyah Studi Kasus Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025

Natalia, Resti and Syah, Mabrur and Asmara, Musda (2026) Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati Empat Lawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Idariyah Studi Kasus Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

	Text Resti Natalia Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati Empat Lawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Idariyah Studi Kasus Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025.pdf - Accepted Version Download (7MB)
	Text Resti Natalia Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati Empat Lawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Idariyah Studi Kasus Kabupaten Empat Lawang Tahun 2.pdf Download (46MB)

Abstract

ABSTRAK Resti Natalia NIM. 22671038 “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati Empat Lawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Idariyah”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (HTN). Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025. Sengketa yang berujung pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) terjadi akibat perbedaan penafsiran mengenai penghitungan masa jabatan kepala daerah yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pencalonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PSU Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Idariyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan Fiqh (fiqh approach). Sumber data terdiri dari Data Sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan Data Primer Wawancara, tanya jawab langsung dengan informan. Studi dokumentasi, yaitu mengkaji dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, putusan MK, serta data penyelenggaraan PSU dan Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran norma hukum dan konsep Siyasah Idariyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, namun sengketa yang terjadi ini berakar pada ketidakjelasan norma Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta belum optimalnya harmonisasi antara Undang-Undang Pilkada, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penghitungan masa jabatan kepala daerah. Dalam perspektif Siyasah Idariyah, PSU dipandang sebagai bentuk koreksi kebijakan (ishlah) yang sesuai dengan prinsip Siyasah Syar’iyyah dan Maslahah Mursalah, karena bertujuan menjaga kemaslahatan umum, keadilan, serta legitimasi hasil pemilihan. Kata Kunci: Pemungutan Suara Ulang, Pilkada Empat Lawang, Siyasah Idariyah.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: