Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Pintak’an Pasca Perceraian dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah)

Hariani, Disma and Shesa, Laras and Aulia, Sidiq (2026) Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Pintak’an Pasca Perceraian dalam Masyarakat Suku Semende (Studi Kasus Desa Rekimai Jaya Semende Darat Tengah). Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
SKRIPSI DISMA HARIANI.pdf - Accepted Version
Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam terhadap pengembalian Pintak’an pada saat perceraian dalam masyarakat Suku Semende di Desa Rekimai Jaya, Semende Darat Tengah. Pintak’an merupakan salah satu bentuk adat yang diberikan dalam proses perkawinan dan memiliki nilai sosial serta budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat Semende. Dalam praktiknya, ketika terjadi perceraian, muncul persoalan mengenai kewajiban pengembalian Pintak’an yang sering menimbulkan perbedaan pandangan antara adat dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian Pintak’an pada saat perceraian serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif empiris (penelitian hukum yang menggabungkan kajian terhadap aturan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat ) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Desa Rekimai Jaya. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan praktik adat yang berlaku dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah dan adat (‘urf ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian Pintak’an pada saat perceraian dalam masyarakat Suku Semende dilakukan berdasarkan kesepakatan adat dan dipengaruhi oleh pihak yang menyebabkan terjadinya perceraian. Dalam pandangan hukum Islam, praktik tersebut dapat dibenarkan selama tidak mengandung unsur paksaan, kezaliman, dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Adat pengembalian Pintak’an juga termasuk bentuk ‘urf yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariat Islam serta bertujuan menjaga hubungan kekeluargaan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam pada dasarnya memberikan ruang terhadap pelaksanaan adat pengembalian Pintak’an selama tetap berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: