Politik Hukum Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Legislasi Di Indonesia Tinjauan Siyasah Tasyriíyyah

Tri Safrianti, Aulia and Aprizon Putra, David and Aulia, Sidiq (2026) Politik Hukum Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Legislasi Di Indonesia Tinjauan Siyasah Tasyriíyyah. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
SKRIPSI AULIA TS.pdf - Accepted Version
Download (4MB)

Abstract

Penguatan wewenang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dalam sistem legislasi nasional merupakan masalah yang sangat mendasar dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara hukum DPD dibentuk sebagai lembaga perwakilan daerah yang mengemban tugas untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembuatan undang-undang Namun pada realitasnya wewenang yang dimiliki DPD masih sangat terbatas dan posisinya cenderung berada di bawah kendali Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Ketimpangan ini terjadi akibat adanya ketidakselarasan politik hukum yang terlihat dalam aturan perundang-undangan terutama pada Undang-Undang tentang MPR DPR DPD dan DPRD atau UU MD3. Untuk mengkaji permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengandalkan studi kepustakaan atau library research sebagai teknik pengumpulan data utama Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian yuridis ini mencakup pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual serta pendekatan historis Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang seluruhnya dikumpulkan melalui kajian pustaka mendalam untuk kemudian dianalisis secara kualitatif guna menjawab isu pelemahan kewenangan lembaga perwakilan daerah ini. Hasil kajian menunjukkan adanya ketimpangan akibat posisi DPR yang menjadi dominant chamber sementara DPD kehilangan deciding power atau kekuatan dalam pengambilan keputusan akhir legislasi Kondisi ini membuat fungsi DPD hanya bersifat formalitas dan prosedural yang bertentangan dengan keadilan serta keseimbangan kekuasaan dalam prinsip negara hukum Pancasila Jika ditinjau dari perspektif siyasah tasyriíyyah penataan kekuasaan legislasi ini harus didasarkan pada prinsip maslahah ammah atau kemaslahatan umum Oleh karena itu keberadaan DPD sudah seharusnya diposisikan secara setara dengan DPR dan dibekali wewenang nyata dalam memutus hukum demi mewujudkan kemaslahatan serta keadilan yang menyeluruh bagi seluruh daerah di Indonesia. Kata Kunci: Politik Hukum, Kewenangan, Legislasi, Siyasah Tasyriíyyah.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: