Hanapi, Iwan and Edyar, Busman and Hakim, Anwar (2026) Paya Penegakan Hukum oleh Kepolisian Sektor Sindang Kelingi terhadap Penadah Motor Bodong dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah ( Studi Kasus Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong). Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.
|
Text
UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN SEKTOR SINDANG KELINGI TERHADAP PENADAH MOTOR BODONG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH.pdf - Accepted Version Download (3MB) |
Abstract
ABSTRAK Iwan Hanapi (21671025), judul skripsi “Upaya Penegakan Hukum oleh Kepolisian Sektor Sindang Kelingi terhadap Penadah Motor Bodong dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah Studi Kasus Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pihak Kepolisian Sektor Sindang Kelingi Dalam Menangani Kasus Penadah motor bodong di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten. Rejang Lebong, Dan Bagaimana perspektif Siyasah Syar‟iyah terhadap upaya kepolisian sektor Sindang Kelingi dalam menangani kasus penadah motor bodong di Desa Kampung Jeruk, Jenis Penelitian ini adalah Yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach) dan penedekatan Fiqih (Fiqih Approach). Sumber data berasal dari data primer yang di peroleh melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Sindang Kelingi, Pelaku, dan masyrakat sekitar. Selain itu terdapat Data sekunder bahan Hukum primer berupa pasal 480 KUHP Tentang Pendah bahan Hukum sekunder berupa data-data dari Polsek Sindang Kleingi Hasil Penelitian ini Yaitu : 1). Berdasarkan observasi di lapangan dengan apparat kepolisan sektor Sindang Keling, penegakan hukum terhadap penadahan motor bodong dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu Melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku penadah serta jaringan pelaku curanmor yang memasok kendaraan. Melaksanakan razia kendaraan bermotor dan pemeriksaan kelengkapan surat seperti STNK dan BPKB di wilayah Sindang Kelingi. Melakukan penyitaan barang bukti kendaraan bodong yang ditemukan, dimana viii Melakukan sosialisasi hukum dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum jual beli motor bodong. Namun upaya tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan, serta keterbatasan personel kepolisian dalam melakukan pengawasan lapangan. 2). Dalam perspektif hukum Islam, praktik penadahan motor bodong dikategorikan sebagai perbuatan batil dan bentuk kezaliman karena merampas hak kepemilikan yang sah serta menyebabkan kerugian pihak lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, upaya penindakan oleh kepolisian merupakan bagian dari siyasah syar‟iyah dalam rangka menjaga kemaslahatan umum, menegakkan keadilan, dan mencegah kriminalitas. Penegakan hukum oleh kepolisian dinilai sesuai dengan prinsip sadd al-dzari‟ah (pencegahan terhadap kerusakan) serta bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penadah Motor Bodong, Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah, Kepolisian.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > KZ Law of Nations | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | akun4 akun4 | ||||||||
| Date Deposited: | 30 Jan 2026 03:10 | ||||||||
| Last Modified: | 30 Jan 2026 03:10 | ||||||||
| URI: | http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/9553 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
