Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyah

Saputra, Kevin and Yusefri, Yusefri and Habiburrahman, Habiburrahman (2025) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyah. Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

Text
Kevin Fulltext.pdf - Accepted Version
Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Kevin Saputra (2167027) “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah” Skripsi Pada Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup Dalam perhitungan pajak, seringkali terjadi kesalahan perhitungan yang dilakukan, sehingga terindikasi keadilan bagi masyarakat tidak terpenuhi. Berdasarkan aturan, perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk akad jual beli adalah berdasarkan nilai transaksi kedua belah pihak namun dalam praktiknya menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP). Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan dalam melihat implementasi pemungutan pajak oleh pihak badan pengelola keuangan daerah kabupaten Rejang Lebong dan tinjauan Siyasah Maliyah dalam penerapan peraturan daerah mengenai pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. sifat penelitian ini adalah Kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Data penelitian ini berfokus pada data primer, data primer dan data tersier. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 terkait perhitungan BPHTB oleh BPKD belum berjalan sesuai ketentuan, sehingga efektivitas pelaksanaannya belum optimal. Kedua, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Siyasah Maliyah, sebagaimana digariskan Al-Mawardi dan Ibn Khaldun. Diperlukan peningkatan transparansi, akurasi perhitungan, dan pemerataan manfaat agar nilai-nilai keadilan dan amanah dapat diwujudkan secara lebih baik. Kata Kunci: Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pendapatan Asli Daerah, Peraturan Daerah, Siyasah Maliyah

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: