Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 terhadap Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Zulian Fikri, Muhmmad and Mabrursyah, Mabrursyah and Aprizon Putra, David (2025) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 terhadap Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP.

Text
MUHAMMAD ZULIAN FIKRI.pdf - Accepted Version
Download (2MB)

Abstract

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Abstrak Oleh : Muhammad Zulian Fikri (19671030) Gelandangan dan pengemis dalah masalah sosial yang sering dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi fenomena ini dilakukan berbagai upaya salah satunya dengan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umu, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan masyarakat tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 terhadap Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong telah terlaksana dan sejalan dengan Perda yang berlaku dan Untuk menganalisis perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi terhadap peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat, dan perlindungan Masyarakat Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dimana metode ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum yang tertulis (das sollen) bekerja dan memberikan dampak praktik dilapangan (das sein). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tahap pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Belum terimplementasi dengan optimal Terdapat beberapa hambatan diantaranya kurangnya personil dalam penegakan peraturan daerah, minimnya fasilitas rehabilitasi sosial, belum adanya kerja sama terpadu antar instansi dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis, serta faktor ekonomi dan sosial menjadi pendorong utama munculnya gelandangan dan pengemis yang sulit diatasi dengan pendekatan represif. Berdasarkan perspektif Siyasah tanfidziyyah bahwasanya implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 telah mencerminkan dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada pada siyasah tanfidziyyah yaitu prinsip keadilan (adl), musyawarah (syura), kepatuhan kepada hukum Allah dan Rasulnya,Kemaslahatan umat (maslahah), ketaatan pada ulil amri, pemberdayaan Masyarakat, dan penegakan hukum. Kata Kunci : Perda Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021, Sat Pol PP, Siyasah Tanfidziyyah

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: