Tinjauan Yuridis Dan Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mantan Narapidana Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

Riski Gunawan, Deni and Aprizon Putra, David and Wihidayati, Sri (2025) Tinjauan Yuridis Dan Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mantan Narapidana Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
Deni Riski Gunawan Full Text.pdf - Accepted Version
Download (2MB)

Abstract

TINJAUAN YURIDIS DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MANTAN NARAPIDANA DI DESA KESAMBE LAMA KECAMATAN CURUP TIMUR KABUPATEN REJANG LEBONG Oleh Deni Riski Gunawan 21671014. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 33 huruf G diperjelas bawha untuk menjadi perangkat desa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dan huruf h tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan maslahah mursalah tentang pengangkatan perangkat desa mantan narapidana dan ketentuan pengangkatan perangkat desa mantan narapidana dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa sejalan dengan prinsip maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan Normatif-Empiris, sifat penelitiannya kualitatif dengan Deskriftif dan wawancara atau observasi, menggunakan Pendekatan Ushul Fiqih (fiqh approach) Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), dengan data yang di gunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap pengangkatan perangkat desa mantan narapidana. Secara prinsip hukum Islam, pengangkatan ini dapat dibenarkan selama memenuhi syarat tertentu. Dalam kerangka Maslahah Mursalah, tindakan ini dianggap membawa manfaat lebih besar bagi individu dan masyarakat, terutama dalam hal:a. Rehabilitasi sosial dan pengakuan hak asasi bagi mantan narapidana,b. Penguatan nilai-nilai tobat, keadilan sosial, dan inklusivitas, c. Tidak adanya dalil syar’i yang secara eksplisit melarangnya, selama tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Oleh karena itu, jika pengangkatan dilakukan secara transparan, demokratis, dan mendapat dukungan masyarakat, maka secara syar’i dapat dianggap sebagai bentuk kemaslahatan yang sah dan sesuai dengan maqashid al-syari’ah. Ketentuan pengangkatan perangkat desa mantan narapidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sejalan dengan prinsip Maslahah Mursalah. Regulasi ini tidak melarang mantan narapidana untuk diangkat sebagai perangkat desa, asalkan memenuhi ketentuan hukum, seperti telah menyelesaikan hukuman, tidak dicabut hak politiknya secara tetap, memenuhi syarat administratif, dan mendapatkan persetujuan masyarakat melalui mekanisme yang sah. Ketentuan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, persamaan hak, dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk menjaga hak dan martabat manusia, serta membuka jalan bagi perbaikan dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Kata Kunci: Perangkat Desa, Mantan Narapidana, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024, Maslahah Mursalah.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: