Analisis Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau dari Maslahah Mursalah

Sari, Dea Jepita Sari and Aprizon Putra, David and Albuhari, Albuhari (2025) Analisis Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau dari Maslahah Mursalah. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Text
SKRIPSI DEA JEPITA PURNAMA SARI.pdf
Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang memperpanjang masa jabatan kepala desa. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan dari sudut pandang pemenuhan hak konstitusional warga negara dan tinjauan maslahah mursalah dalam hukum Islam. Dari sisi konstitusi, perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi melanggar Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini karena masa jabatan yang terlalu panjang mengurangi frekuensi pemilihan, membatasi hak warga untuk dipilih, serta melemahkan mekanisme akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perpanjangan masa jabatan kepala desa dari perspektif hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta meninjau kebijakan tersebut berdasarkan konsep maslahah mursalah dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hak konstitusional, perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme karena membatasi partisipasi politik masyarakat serta menurunkan akuntabilitas pemerintahan desa. Dari perspektif maslahah mursalah, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih mendatangkan kemaslahatan karena tetap memberikan ruang regenerasi kepemimpinan, meningkatkan kontrol sosial, dan mencegah terjadinya oligarki politik di desa. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berpotensi membawa lebih banyak mudharat berupa penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya akuntabilitas, dan menurunnya partisipasi masyarakat Kata kunci : Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, Hak Konstitusional, Maslahah Mursalah,, Analisis.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: