Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ri Nomor 28/Prt/M/2015 Mengenai Penerapan Garis Sempadan Sungai Kabupten Lebong Ditinjau dari Fiqh Al-Bi’ah

Gustiani, Yeli and Habiburrahman, Habiburrahman and Wihidayati, Sri (2025) Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ri Nomor 28/Prt/M/2015 Mengenai Penerapan Garis Sempadan Sungai Kabupten Lebong Ditinjau dari Fiqh Al-Bi’ah. Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP.

Text
YELI GUSTIANI ( 21671052 ).pdf - Accepted Version
Download (4MB)

Abstract

ABSRAK Yeli Gustiani (216710520) Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ri Nomor.28/Prt/M/2015, Mengenai Penerapan Garis Sempadan Sungai Kabupten Lebong Ditinjau Dari Fiqh Al-bi’ah Sempadan sungai di kabupaten lebong merupakan salah satu dari kawasan yang harus dilindungi. Garis sempadan sungai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan fungsi sungai. Garis sempadan sungai menjadi bagian dari Kawasan yang dilindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai ketahun di Kabupaten Lebong. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015 di bantaran Sungai Ketahun Kabupaten Lebong ditinjau dari perspektif Fiqh al-Bi’ah. Metode penelitian ini menggunakan pendataan yuridis normatif dan empiris sosiologi, penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder Teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi serta Analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan di Desa Ujung Tanjung belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya rumah warga yang berdiri di sempadan Sungai Ketahun. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Ditinjau dari perspektif Fiqh al-Bi’ah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip Islam tentang larangan melakukan kerusakan (fasad), kewajiban menjaga lingkungan (hifz al-bi’ah), dan amanah sebagai khalifah fil-ardh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan peran pemerintah daerah dalam penegakan hukum, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam edukasi lingkungan. Kata Kunci: Implementasi, Sempadan Sungai, Fiqh al-Bi’ah

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: