Implementasi Kebijakan KB dalam Hukum Positif ( PP. No. 52 Tahun 2009) dan Hukum Islam

Saputra, Erwin and Dedi, Syarial and Birahmat, Budi (2025) Implementasi Kebijakan KB dalam Hukum Positif ( PP. No. 52 Tahun 2009) dan Hukum Islam. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
Erwin Saputra.pdf - Accepted Version
Download (1MB)

Abstract

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang diartikan sebagai suatu proses seseorang membentuk keluarga dengan orang lain yang memiliki jenis kelaminyang berbeda, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Asal mula kata perkawinan berasal dari kata an-nikāh, sesuai pengertian dalam bahasa dapat berarti mengumpulkan, memasukkan, dan waṭ’i atau bersetubuh. Batas usia perkawinan di Indonesia telah diatur oleh pemerintah didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Adapun metode penelitian yang penulisa gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, tafsir Al-Qur’an, hadis, serta pandangan para ulama terkait praktik KB. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesesuaian kebijakan KB dalam hukum positif Indonesia dengan perspektif hukum Islam, sekaligus menelaah sejauh mana program KB dapat diterima oleh masyarakat muslim tanpa bertentangan dengan syariat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan KB dalam hukum positif difokuskan pada pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas keluarga, serta kesehatan reproduksi. Sementara dalam perspektif hukum Islam, KB diperbolehkan selama dilakukan dengan tujuan menjaga kemaslahatan, tidak bersifat permanen, dan tidak menimbulkan mudarat. Sejumlah ulama bahkan menilai KB dapat bernilai sunnah atau wajib bila dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu, anak, serta keberlangsungan hidup keluarga.penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan KB di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Justru, keduanya memiliki titik temu dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: