Analisis Penerapan Sanksi Pelaku Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Polres Rejang Lebong

Sugara, Bayu and Yusefri, Yusefri and Dedi, Syahrial (2025) Analisis Penerapan Sanksi Pelaku Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Polres Rejang Lebong. Masters thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
BAYU SUGARA NIM 23801006.pdf - Accepted Version
Download (2MB)

Abstract

Pada tingkat kepolisian, Polres Rejang Lebong memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, khususnya yang rentan, seperti anak-anak di bawah umur. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Polres Rejang Lebong menjadi bagian integral dari upaya Polres Rejang Lebong untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan 1) untuk menganalisis penerapan sanksi pelaku pidana terhadap persetubuhan anak dibawah umur di Polres Rejang Lebong. 2) untuk menganalisis penerapan sanksi pelaku pidana dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Polres Rejang Lebong. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris berdasarkan Sumber data yaitu bahan hukum sekunder dan primer. Data dianalisis menggunakan analis kualitatif deskrptif. Hasil penelitian menunjukkan proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak sudah sesuai dengan Pasal 76 D, Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Rejang Lebong. Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat tindakan berupa penangkapan, penahanan dan penyitaan serta memanggil orang untuk didengar dan periksa sebagai tersangka atau saksi sampai dengan pemberkasan perkara yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Adapun kendala dalam Penerapan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur di Polres Rejang Lebong yaitu takut dan stigma korban, Keterbatasan Bukti, kurangnya Sumber Daya dan Tenaga Ahli dan hambatan hukum dan normatif.

Item Type:

Thesis (Masters)

Creators: