Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Nikah Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Curup Nomor (63/Pdt.P/2024/PA.Crp)

Veronika, Gita and Dedi, Syahrial and Sholihin, Sholihin (2025) Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Nikah Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Curup Nomor (63/Pdt.P/2024/PA.Crp). Masters thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
TESIS-GITA VERONIKA (NIM 23801010) ..pdf - Accepted Version
Download (10MB)

Abstract

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi dalam pemberian izin dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, putusan hakim bisa memberikan izin dispensasi penikahan atau menolak dispensasi nikah yang diajukan pemohon. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau (Field Research). Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan atau (Field Research) adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (Case Study). Ada dua sumber data dalam penelitian ini yang akan di jadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian yaitu data primer dan data skunder. Hasil penelitian ini sebagai berikut Pertama, bahwa terhadap perkara nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Crp tidak ada alasan mendesak yang didalilkan Para Pemohon, hakim menilai, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak dan setelah memeriksa alat-alat bukti surat di persidangan serta setelah mendengar keterangan dua orang saksi Para Pemohon, tidak terbukti alasan mendesak yang didaliikan Para Pemohon, majelis hakim mempertimbangkan dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun, anak yang belum siap untuk menikah secara mental dan finansial, dan untuk menghindari paksaan psikis terhadap anak, dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, dan takut mencoreng nama baik keluarga, yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Kedua, akibat hukum penolakan dispensasi kawin adalah Akibat penolakan majelis hakim pada penetapan pengadila Agama Curup Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Crp tersebut menyebabkan anak pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan yang dicacatakan karena Kantor Urusan Agama (KUA) hanya dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan adanya putusan penetapan hakim pengadilan agama dalam menerima dan memberikan izin permohonan dispenasi kawin, sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 halnya dengan penolakan permohonan dispensasi kawin, calon mempelai tidak memperoleh penetapan pengadilan yang menyebabkan perkawinan calon mempelai tidak dapat dilaksanakan dan dicatatakan di Kantor Urusan Agama.

Item Type:

Thesis (Masters)

Creators: