Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Terhadap Keputusan Nomor 406/Pdt.G/PA.Bko Di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)

Rahipni, Sania and Amda, Ahmad Dibul and Bin Ridwan, Rifanto (2025) Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Terhadap Keputusan Nomor 406/Pdt.G/PA.Bko Di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan). Masters thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
SANIA RAHIPNI (2).pdf - Accepted Version
Download (2MB)

Abstract

Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan emosional antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, salah satunya adalah pembagian harta bersama. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, penyelesaian sengketa semacam ini umumnya diajukan ke Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B, serta mengkaji kesesuaian pertimbangan tersebut dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan metode kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti berupa surat, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan setempat dalam menetapkan objek harta bersama. Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan bahwa harta bersama dibagi masing-masing setengah bagian kepada pihak yang bercerai. Putusan tersebut merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pandangan hakim juga menunjukkan konsistensi antara norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menyelesaikan sengketa harta bersama

Item Type:

Thesis (Masters)

Creators: