Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona) Tanah Ditinjau Dari Maslahah Mursalah

Pratama, Yoga and Aprizon Putra, David and Aulia, Sidiq (2025) Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona) Tanah Ditinjau Dari Maslahah Mursalah. Sarjana thesis, institut agama islam negeri curup.

Text
Fiks Jilid Sampul Skripsi Yoga S.H.pdf - Accepted Version
Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Yoga Pratama, 21671053. Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 tentang Program Nasional (PRONA) Tanah Ditinjau dari Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang). Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup. Email: Yoga58223@gmail.com Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pertentangan antara das sein dan das sollen, yaitu antara norma hukum yang mengatur dan norma hukum yang berlaku di masyarakat, khususnya dalam implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 04 Tahun 2015 tentang Program Nasional (PRONA) Tanah dengan kondisi nyata di kehidupan masyarakat terkait kepemilikan tanah yang sah. Fokus penelitian ini adalah ketidakadaan sertifikat hak milik (SHM) atas lahan perkebunan masyarakat desa di Kecamatan Muara Pinang. Program Nasional Tanah ini bertujuan untuk mendorong masyarakat bersedia dilakukan pengukuran tanah agar diperoleh bukti otentik berupa sertifikat pertanahan guna menghindari sengketa batas dan status tanah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan fikih (fiqh approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 04 Tahun 2015 di Kecamatan Muara Pinang belum terealisasi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan target capaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Permen ATR/BPN tersebut. Dari perspektif maslahah mursalah, implementasi PRONA juga belum optimal. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi peraturan, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi pertanahan, terbatasnya kuota sertifikat yang didistribusikan kepada masyarakat, serta periodesasi program yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Kata Kunci: Implementasi, Program Nasional (PRONA), Maslahah Mursalah.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: