Tuntutan Netralitas Tni dan Polri dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Persfektif Siyasah Idariyah

Leti, Sapitri and Edyar, Busman and Hakim, Anwar (2025) Tuntutan Netralitas Tni dan Polri dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Persfektif Siyasah Idariyah. Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

Text
Leti Fulltext.pdf - Accepted Version
Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Oleh Leti Sapitri (21671029) “ TUNTUTAN NETRALITAS TNI DAN POLRI DALAM UNDANG-UNDANG N0M0R 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSFEKTIF KAJIAN SIYASAH IDARIYAH” Penelitian ini membahas tentang tuntutan netralitas TNI dan POLRI dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari perspektif Siyasah Idariyah. Netralitas aparat negara, khususnya TNI dan POLRI, menjadi isu penting dalam menjaga integritas demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, sikap netral dari kedua institusi ini sangat diperlukan agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan percaya bahwa suara mereka dihormati dan tidak dimanipulasi oleh kekuasaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur netralitas TNI dan POLRI serta bagaimana prinsip-prinsip siyasah idariyah memberikan dasar normatif dan etis terhadap netralitas tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitian menggunakan sifat kualitatif, objek penelitian yaitu terletak pada permasalahan tidak netral TNI dan POLRI pada pemilihan presiden, menggunakan pendekatan statute approach dan case approach, menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, dan menggunakan teknik analisis data komparatif. Hasil penelitian Pertama menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas melarang anggota TNI dan POLRI untuk terlibat dalam politik praktis, guna menjaga profesionalitas dan menghindari konflik kepentingan. Kedua Dalam perspektif siyasah idariyah, netralitas merupakan bagian dari prinsip keadilan, amanah, dan pelayanan publik yang bersih dan adil. Oleh karena itu, netralitas TNI dan POLRI tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan syar’i dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan terpercaya. Kata kunci: Tuntutan, Netralitas, TNI, POLRI, Pemilihan Umum, UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017, Siyasah Idariyah.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: