PERLINDUNGAN TENAGA HONORER DALAM PP NO 56 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang)

MERCELY, LOVI and Asmara, Musda and Aulia, Sidiq (2024) PERLINDUNGAN TENAGA HONORER DALAM PP NO 56 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang). Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI.

Text
SKRIPSI LOVI MERCELY.pdf
Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengungkapkan permasalahan mengenai pengangkatan tenaga honorer sudah terjadi sejak 2005 silam. Permasalahan pengangkatan honorer menjadi CPNS yang belum menemui titik terang bagi para honorer tidak membuat mereka menjadi malas untuk bekerja, itu bisa dilihat dari kinerja tenaga honorer yang dalam bahasa mereka, mereka menjuluki sebagai juru tombok dalam setiap kerjanya. Atas dasar tersebut tugas dari pegawai honorer tidak bisa diabaikan, khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris, Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif-deskriptif dengan pendekatan Empiris. Adapun jenis data yang digunakan adalah data empirik yang memuat data Perlindungan tenaga honorer setelah berlakunya peraturan pemerintah (PP) No 56 tahun 2012 pasal 5 no 13 tentang ketenaga kerjaan, ditinjau dari aspek sosial yaitu yang terjadi pada Perlindungan tenaga honorer setelah berlakunya PP No 56 tahun 2012 Aparatur Sipil Negara di Kantor dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang, dan aspek normatif ditinjau dari segi hukum Islam, PP No 56 tahun 2012 tentang aparatur sipil negara dan Hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara baik langsung maupun tak langsung dan juga studi kepustakaan. Setelah itu penulis melakukan analisis data dengan menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sekunder, kemudian menarik kesimpulan dari data yang ada dihubungkan dengan PP No 56 tahun 2012 tentang aparatur sipil negara dan hukum islam kemudian dinyatakan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, langkah sesuai dengan PP No 56 tahun 2012 adalah dalam hal administrasi yang berkaitan pengangkatan honorer dan bisa diangkat menjadi PNS di Dinas Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan PP No 56 Tahun 2012 pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang akan dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi setelah dilakukan verifikasi dan validasi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Dinas Pendidikan Kepahiang kepada tenaga Honorer yang ada di Kabupaten Kepahiang ini sudah baik. Namun pemberian perlindungan hukum berupa perlindungan sosial dan perlindungan teknis berupa pemberian untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi dengan tetap memperhatikan kepentingan instansi terkait dengan pegawai honorer di Dinas Kabupaten Kepahiang. Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang juga memperjuangkan HAM Dalam Hukum Islam dan perpekstif HAM, honorer berhak meperjuangkan hak dan kebebasan atas dasar HAM dalam hukum islam untuk mendapatkan keadilan serta kesetaraan Kata Kunci: Honorer, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: