Urgensi Pembuatan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Lesbi Gay Biseksual Dan Transgander (Lgbt) Di Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah

RAIHAN GEMILANG, MUHAMMAD and Hayati, Ilda and Wihidayati, Sri (2024) Urgensi Pembuatan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Lesbi Gay Biseksual Dan Transgander (Lgbt) Di Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI.

Text
SKRIPSI MUHAMMAD RAIHAN GEMILANG.pdf
Download (2MB)

Abstract

URGENSI PEMBUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN LESBI, GAY, BESEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DI KABUPATEN REJANG LEBONG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH ABSTRAK MUHAMMAD RAIHAN GEMILANG NIM.20671023 Perbuatan menyimpangan LGBT ini dipandang penting oleh masyarakat Rejang Lebong, mengingat kondisi masyarakat yang diselimuti ketakutan akan menjadi korban perbuatan sekusal yang menyimpang, regenerasi kaum LGBT dan serangan penyakit HIV/AIDS secara besar-besaran. Penelitian ini merupakan yuridis normatif atau penelitian hukum lapangan, dengan Pendekatan peraturan perUndang-Undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan komparatif (comparative approach), Pendekatan historis (historical approach), pendekatan fiqh (fiqh approac). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menggunakan analisis isi (content analysis). Perbuatan menyimpang LGBT merupakan hal yang wajib dilakukan oleh PEMDA dan DPRD Rejang Lebong guna dapat dijadikan dasar bagi para penegak hukum untuk memidanakan para pelaku LGBT khususnya di Rejang Lebong. Sebab kondisi LGBT di Rejang Lebong sangat tinggi dan keikut sertaan para pelaku LGBT yang secara terang-terangan dalam berbagai kegiatan yang ada di Rejang Lebong. Dalam pandangan Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah bahwa LGBT merupakan perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan agama dan nilai-nilai pancasila. Kekosongan hukum merupakan faktor utama sehingga LGBT bisa berkembang hingga saat ini. hukuman bagi pelaku LGBT adalah ta’zir, di mana pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan hukuman yang paling tepat sehingga hukuman itu bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Biseksual dan transgender merupakan perbuatan tercela dan dilaknat oleh Allah Subhaanahu Wata’ala. Kata Kunci: Rancangan Undang-undang, LGBT, Hukum Positif, Siyasah Dusturiyah

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: