Analisis Kedudukan dan Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Ditinjau dari Fiqh Siyasah

AL JINAN, RAIHANAH and Asmara, Musda and Albuhari, Albuhari (2024) Analisis Kedudukan dan Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Ditinjau dari Fiqh Siyasah. Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP.

Text
RAIHANAH AL JINAN.pdf - Accepted Version
Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH Oleh: Raihanah Al Jinan Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh adanya bertolak belakang dari fungsi dan peran serta kompetensi Dewan Perwakilan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada studi pustaka (Library Research) yang dilakukan dengan cara meneliti sumber data sekunder diperpustakaan yaitu bahan kepustakaan dan bahan- bahan hukum dengan cara mengkaji, menelaah teori, dan sumber perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama kedudukan Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang setingkat dengan lembaga negara lainnya dan perannya yaitu mengajukan dan memberikan pertimbangan terhadap Undang-Undang, pengawasan terhadap otonomi daerah, menyalurkan aspirasi dan kepentingan daerah, berpatisipasi dalam pembentukan kebijakan nasional dan bekerja sama dengan lembaga lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua tinjauan fiqh siyasah terhadap kedudukan Dewan Perwakilan Daerah yaitu memiliki kedudukan yang penting dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum dan keadilan dalam masyarakat dan perannya dalam ketatanegaran Islam yaitu sebagai penjaga keadilan, penegak hukum, dan penasihat bagi pemerintah. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Ketatanegaraan, Fiqh Siyasah

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: