Penegakan Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada Kendaraan Bermotor Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong

NOVITA ADAM, SHERLY and Wihidayati, Sri and Shesa, Laras (2024) Penegakan Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada Kendaraan Bermotor Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP.

Text
SHERLY NOVITA ADAM.pdf
Download (5MB)

Abstract

Knalpot brong adalah sarana pembuangan gas yang di timbulkan dari pembakaran dalam mesin kendaraan motor saat mesin itu di hidupkan, banyak pengguna kendaraan mengganti knalpotnya dengan knalpot brong, dengan knalpot yang mempunyai suara lebih keras. Suara yang lebih keras seperti knalpot brong dapat mengganggu pengendara saat berkendara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana aparat Penegak Hukum Polres Rejang Lebong dalam menertibkan para pengguna knalpot brong. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan juga menganalis kasus dengan bahan-bahan hukum seperti sumber data primer, sekunder dan tersier yang di dapatkan langsung dari lapangan dan dari informan. Dari hasil penelitian bahwa penggunaan knalpot brong pada umumnya telah dilarang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat, tindakan yang dilakukan Polres Rejang Lebong dalam menangani pengguna knalpot brong yaitu melakukan tindakan tilang dan penyitaan, penggunaan knalpot brong yang sangat mengganggu masyarakat. Dampak negatif penggunaan knalpot brong pada masyarakat yang dapat menyebabkan kecelakaan dan mengganggu pengendara lain sehingga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Tinjauan Maqashid Syariah hak serta terhadap Peraturan yaitu dilakukan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat terhadap knalpot brong yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang berdasarkan prinsip seperti kemaslahatan umat terhadap tindakan atau kebijakan seorang pempimpin yang menyangkut hak rakyat bertujuan untuk kebaikan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Knalpot brong, Maqashid syariah.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: