Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Merigi)

Dwiyanti, Nadia Putri and Edyar, Busman and Shesa, Laras (2024) Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Merigi). Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
Full Teks.pdf - Accepted Version
Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika yang muncul terkait penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur tentang prosedur pencatatan dan pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri. Munculnya problematika tersebut disebabkan dari aturan baru yang tertuang dalam SE yang membuat syarat permohonan perkawinan baru mantan suami dalam masa iddah istri semakin diperketat. pelaksanaannya termasuk di KUA Merigi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguraikan bagaimana penerapan SE tersebut di KUA Merigi serta menganalisis ketetapan SE menurut maslahah mursalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dimana peneliti melakukan observasi secara langsung mengenai penerapan surat edaran yang berada di lapangan dengan model pendekatan penelitian yuridis empiris. Data dan informasi diperoleh di KUA Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang yang dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan ushul (ushul figh approach) yaitu maslahah mursalah. Hasil penelitian ini yang pertama, pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri di KUA Merigi pasca penetapan surat edaran tersebut berlangsung dengan baik. Permohonan perkawinan dalam masa iddah istri yang tidak sesuai aturan surat edaran akan ditolak dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan hukum seperti pada kasus tahun 2021 dimana permohonan yang diajukan oleh suami ditolak karena tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama. Kedua, ketentuan dalam surat edaran ini sejalan dengan prinsip maslahah mursalah yang mengutamakan maslahat dan menghindari kemudharatan dalam penetapan hukum-hukumnya bagi kehidupan umat manusia. Maslahat dari penetapan surat edaran ini yaitu memberikan kejelasan regulasi hukum terhadap suami yang hendak melakukan perkawinan baru dalam masa iddah istrinya serta memperbesar kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan. rujuk sesuai dengan tujuan dari talak raj'i dalam upaya mencegah terjadinya poligami liar atau poligami terselubung. Kata kunci: Iddah, Maslahah Mursalah, Surat Edaran

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: