Undang-Undang dan Penegakannya (Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Mencegah Praktik Money Politic Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pemilu Legislatif 2024 Di Desa Air Nau)

Nurkholis, Kholis and Edyar, Busman and Habiburrahman, Habiburrahman (2024) Undang-Undang dan Penegakannya (Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Mencegah Praktik Money Politic Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pemilu Legislatif 2024 Di Desa Air Nau). Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

Text
BAB 1-5 SKRIPSI KHOLIS INSYAALAAH 12345 (2) (1).pdf - Accepted Version
Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Money Politic atau politik uang merupakan bentuk pemberian berupa barang atau uang dengan cara menyuap seseorang untuk tidak menjalankan haknya. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran penting dalam mencegah praktik money politic. Karena tidak ada keselarasan antara peraturan perundang-undangan dan tindakan yang di lakukan oleh masyarakat terkait tindakan money politic maka, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Upaya yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam mencegah praktik money politic, dan untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah terkait praktik money politic. Adapun Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris Yang berfokus pada studi kasus atau lapangan yang di lakukan dengan cara meneliti sumber data primer yang di kumpulkan secara langsung, seperti melalui studi wawancara, dan data skunder. Yang sudah di olah terlebih dahulu dari sumber data skunder berupa jurnal, buku, publikasi pemerintah, dan internet. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan ( Statue Approach ), Pendekatan Kasus ( Case Approach ), dan Hukum Islam ( Fiqih Approach ). Hasil penelitian ini menunjukan Pertama Upaya yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam mencegah praktik money politik pada pemilu tahun 2024 di Desa Air Nau, telah malakukan upaya dengan semaksimal mungkin seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pengawasan pada masa kampanye, masa tenang, dan masa pencoblosan. Dengan Pengutan di sektor para pegawai Bawaslu agar tidak terprovokasi terhadap calon anggopta legislatif yang melakukan kecurangan. Kedua perspektif fiqih siyasah terkait money politic pada pemilu adalah Tindakan yang di larang oleh agama islam. Itu salah satu Tindakan suap menyuap yang bisa mencederai demokrasi serta dapat memicu terpilihnya pemimpin yang melakukan prilaku menyimpang dengan mengambil Keputusan-keputusan yang banyak mudharat ketimbang kemaslahatan bagi umat. Kata Kunci: Bawaslu, Money Politic, Riswah

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: