Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan di Dukcapil Kabupaten Lebong

Welly Srikandi, Rizki and Edyar, Busman and Dedi, Syahrial (2024) Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan di Dukcapil Kabupaten Lebong. Masters thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
RIZKI WELLY SRIKANDI KASET.pdf - Accepted Version
Download (1MB)

Abstract

Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 mengatur tentang pencatatan perkawinan di bawah tangan di Indonesia. Kabupaten Lebong, salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, telah mengimplementasikan aturan ini untuk memenuhi hak warga negara. Surat edaran ini diterbitkan untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi warga negara yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Hal ini penting untuk memenuhi hak-hak sipil dan mencegah masalah sosial yang mungkin timbul akibat perkawinan tidak tercatat. Adapun jenis Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya sebagai bahan utama untuk menjawab permasalahan hukum. Metode ini sering digunakan dalam studi hukum untuk memahami dan menginterpretasikan hukum yang berlaku dengan menggunakan pendekatan normatif.mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat khususnya masyrakat Kabupaten Lebong. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Surat Edaran MENDAGRI No. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan di Kabupaten Lebong dapat terlihat jelas dari data dimana masyarakat yang menikah tetapi belum memiliki akta perkawinan mencapai angka persentase sebesar 54,05%. Hal tersebut mengacu kepada situasi di mana ada ketidaksesuaian atau perbedaan terhadap aturan pencatatan nikah di dalam hukum perkawinan yang berlaku, diantaranya yaitu kontradiksi antara peraturan perundang-undangan: Perkawinan yang sah di mata hukum negara tertuang di dalam UUP No 1 Tahun 1974, dan dipertegas oleh KHI dan Fatwa MUI. Namun dengan terbitnya Permendagri 108/2019 dinilai menentang aturan perkawinan yang berlaku dan menciptakan kebingungan masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Dengan diakuinya setiap anak yang lahir dari perkawinan siri dengan mencantumkan nama kedua orang tua anak tersebut pada akta kelahiran anak dengan melampirkan SPTJM dalam pembuatan akta kelahirannya sebagai pengganti akta nikah, merupakan suatu perlindungan bagi anak dalam menjaga hak-hak anak. Secara administratif, hak anak telah terpenuhi dengan dibuatkannya akta kelahiran anak dengan mencantumkan Ibu dan Bapaknya sebagai pengakuan Negara atas kelahirannya. Key word : Implementasi, Surat Edaran Mendagri No.108 Thn 2019 Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tagan.

Item Type:

Thesis (Masters)

Creators: