Implementasi perda muratara nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani persepektif siyasah dusturiyah (studi kasus desa pulau kidak)

Soga, Soga and Yusefri, Yusefri and Albuhari, Albuhari (2024) Implementasi perda muratara nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani persepektif siyasah dusturiyah (studi kasus desa pulau kidak). Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
SKRIPSI SOGA.pdf
Download (2MB)

Abstract

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Musi rawas Utara. Berlakunya suatu peraturan menjadi salah satu aspek yang paling utama karena peraturan itu mencakup semua lapisan masyarakat dan tentunya dari peraturan tersebut mampu memberi kebermanfaatan bagi masyarakat. PERDA ini belum memberikan dampak apa-apa bagi kelangsungan hidup petani maupun pembangunan sektor pertanian secara umum. Dalam siyasah Dusturiyah membahas mengenai perundang-undangan ataupun peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan untuk kemaslahatan Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara menganalisis data primer yaitu wawancara serta dokumentasi, dengan mencari informasi dari informan. Metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dengan deskripsi menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan konseptual (Conseptual Approace). Berdasarkan rumusan masalah maka kesimpulan pertama dari penelitian ini adalah implementasi Perda Kabupaten Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak berjalan dengan baik dilapangan karena banyaknya permasalahan serta banyaknya kekecewaan yang muncul akibat dari peraturan daerah ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut kajian siyasah dusturiyah salah satu prinsip utama dari siyasah dusturiyah yaitu membuat kebijakan guna kemaslahatan masyarakat. Hal ini belum diterapkan karena adanya kekosongan regulasi pada saat ini. Peraturan Daerah Kabupaten Muratara bisa dikatakan belum maksimal karena beberapa penemuan dari peneliti salah satunya belum adanya penjelasan secara terperinci peraturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Kesimpulan kedua terdapat 6 faktor penghambat pelaksanaan peraturan yaitu: 1. Tidak adanya peninjauan kembali terkait dengan pelaksanaan PERDA Nomor 12 Tahun 2019 agar bisa di monitoring dan evaluasi; 2. Tidak ada sosialisasi terkait PERDA Perlindungan dan pemberdayaan petani: 3. Pemerintah tidak peka terhadap permasalahan secara kompleks melalui kebijakan; 4. Tidak adanya Peraturan Desa yang menjadi payung hukum secara konkrit; 5. Sering bergantinya kepala dinas sehingga kinerja tidak bisa maksimal; 6. Masyarakat kurang kesadaran akan pentingnya PERDA Nomor 12 Tahun 2019 Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Petani, Siyasah Dusturiyah

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: