Analisa Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Curup Kelas I B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Febrian Cahyadi, Irvan and Kisworo, Budi and Edyar, Busman (2023) Analisa Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Curup Kelas I B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Masters thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
tesis ifc 1.pdf
Download (1MB)

Abstract

Data mediasi perkara waris dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) di Pengadilan Agama Curup masih sedikit. Dari total 18 jumlah perkara waris yang dimediasi oleh mediator hakim dan mediator non hakim hanya 11,1 % yang berhasil dimediasi dengan hasil sepakat atau disebut mediasi berhasil seluruhnya dan berhasil sebagian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B dan untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang berlokasi di Pengadilan Agama Curup. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti; 1) data primer yang didapatkan dari hasil wawancara Ketua Pengadilan Agama Curup, Mediator Hakim, Mediator Non Hakim, Pengurus/Anggota Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mediator Syariah Indonesia (DPP-AMSI) dan Para Pihak yang bersengketa pada Pengadilan Agama Curup; 2) Data sekunder yang diperoleh dari buku-buku terkait dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan, buku-buku fikih, undang-undang, penelitian-penelitian sebelumnya, dan menelaah dokumen-dokumen Pengadilan Agama Curup. Setelah data diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa mediasi terhadap perkara waris di Pengadilan Agama Curup kelas I B telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Namun terkhusus Hakim Mediator masih ada yang menganggap mediasi hanya sebatas formalitas yang wajib dilakukan, mengingat waktu dan banyaknya perkara yang disidangkan pada Pengadilan Agama Curup Kelas I B. Kemudian faktor pendukung : Itikad baik para pihak , Peran mediator , Sarana/fasilitas dan budaya masyarakat. Faktor penghambat : Keinginan kuat dari para pihak, Konflik yang berkepanjangan serta Faktor dari para pihak yang berperkara meliputi adanya keterlibatan pihak luar, para pihak yang berperkara sudah sulit di damaikan dan ketidak hadiran dari para pihak yang berperkara pada saat mediasi.

Item Type:

Thesis (Masters)

Creators: