Tinjauan Yuridis Parliamentary Treshold Dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah

Sentosa, Hiprolis and Yusefri, Yusefri and Aprizon Putra, David (2023) Tinjauan Yuridis Parliamentary Treshold Dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, institut agama islam negeri curup.

Text
HIPROLIS SENTOSA SKRIPSI UNTUK DICETAK (2).pdf
Download (3MB)

Abstract

Adanya perpindahan sistem kepartaian pasca orde baru dari sistem multi partai ekstrim menuju sistem multi partai sederhana pada pemilu diIndonesia, menuaikan berbagai permasalahan baru berkaitan dengan sistem pemilihan umum di Indonesia yang harus di sesuaikan dengan situasi perpolitikan yang ada, secara tidak langsung diperlukan kebijakan baru sebagai solusi Pelaksanaan pemilihan umum diindonesia, demi tetap menjaga sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia. Sistem kepartaian Indonesia yang selama ini belum kongkrit dan tertata dengan baik harus diutamakan dirubah kebijakan yang mengaturnya, yakni dengan munculnya kebijakan Parliamentary threshold yang merupakan Ambang batas perolehan suara minimal suatu partai politik dalam Pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, diamana pada awalnya angkah paliamentary treshold pada pemilu 2009 sebanyak 2,5% meningkat menjadi 3,5% pada pemilu 2014, dan pada pemilu 2019 ditingkatkan kembali menjadi 4% yang diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah yang selama ini terjadi diranah perpolitikan Indonesia terkhusnya pada Pemilu. Adapun penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada studi pustaka ( library research) yang dilakukan dengan cara meneliti sumber data sekunder diperpustakaan yaitu bahan kepustakaan dan bahan bahan hukum dengan cara mengkaji dan menelaaah teori, sumber perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan penelitian ini Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan (statue approach) dan pendekatan fiqh (fiqh approach). Hasil penelitian ini menunjukkan sistem dan aturan yang mengatur terkait pelaksaan Parliamentary threshold yang diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, didalam undang-undang Parliamentary threshold diartikan dengan Parliamentary threshold, konsep Parliamentary threshold dalam ketatanegaraan Islam dalam perspektif siyasah dusturiyah digolongkan kedalam istilah ahlu halli wa al- aqdi yakni pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menerima dan menyampaikan aspirasi rakyat ,konsep ini sama dengan fungsional lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia yang fungsi utama dari lembaga DPR RI ini yakni menerima dan menyampaikan aspirasi rakyat. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Parliamentary threshold, Sistem Kepartaian, DPR Siyasah Dusturiyah

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: